KPU Kabupaten Nganjuk

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pelaksanaan Rakor Tentang Penjelasan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPK dan PPS Dalam Kampanye Pemilu 2019

Telah Dibaca : 29 kali

KPU Nganjuk- Bertempat di ruang rapat KPU Nganjuk, tepatnya pada senin (29/10) sore. KPU menggelar rapat koordinasi mengenai penjelasan tugas wewenang dan tanggung jawab PPK dan PPS dalam kampanye pemilihan umum tahun 2019. Dalam acara ini diundang seluruh ketua PPK yang merangkap sebagai Divisi Parmas Se-kabupaten Nganjuk. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Pujiono (Divisi Teknis Penyelenggaraan) dan Yudha Harnanto (Divisi Hukum dan Pengawasan) yang mewakili M. Agus Rahman Hakim (Ketua KPU Nganjuk) dan Kustoyo (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM) karena berhalangan hadir. Yudha Harnanto dan Pujiono kemudian menyampaikan materi mengenai penjelasan tugas wewenang dan tanggung jawab PPK dan PPS dalam kampanye Pemilu tahun 2019.

Dalam acara ini, Pujiono menyampaikan tentang aturan-aturan kampanye Pemilu tahun 2019. Didalam pembahasan tersebut, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Nganjuk tersebut juga membahas terkait landasan hukum dan asas penyelenggaraan tentang kampanye. Kemudian juga ada pembahasan terkait Jadwal kampanye yang dilakukan oleh partai politik serta mengenai pelaksana kampanye. "Dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan pemilu baik itu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam undang undang ini selain mengatur tentang teknis Pemilu juga mengatur tentang penyelenggara pemilu baik itu KPU, Pengawas Pemilu dan DKPP (Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu). Kemudian untuk jadwal dan tahapan-tahapan kampanye diatur dalam Peraturan KPU no. 23 tahun 2018 yang mengatur tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang akan datang," ucap Pujiono meyampaikan materi kepada seluruh ketua PPK.

Sementara itu, Yudha Harnanto menyampaikan tujuan diadakannya rakor ini "Adapun tujuan dilaksanakannya Rakor ini yaitu untuk memberitahukan informasi kepada PPK  untuk nantinya menyebarluaskan informasi terkait pengecekan APK (Alat Peraga Kampanye) yang dipasang oleh partai politik di beberapa titik pemasangan. Selain itu, jika pihak Bawaslu menemukan pelanggaran kampanye entah dalam bentuk apapun. Kemudian, mereka merekomendasikan PPK dan PPS untuk ikut serta didalam pengawasan. Maka, kalian semua harus ikut mengawal dan mengawasi pelanggaran yang kemungkinan terjadi tersebut. Akan tetapi, jika pihak Bawaslu tidak merekomendasikan, maka PPK tidak usah ikut serta didalam pengawasan tersebut. karena, pengawasan terhadap pelanggaran itu adalah ranah dari Bawaslu. Disamping itu, PPK juga diharapkan mampu untuk melaksanakan sosialisasi menggunakan APS (Alat Peraga Sosialisasi) di lembaga-lembaga pemerintahan, pendidikan dan sarana-prasana masyarakat lainnya," ungkap Yudha Harnanto dengan begitu tegas. (iv_zy)

Anda berada di : Penjelasan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab PPK dan PPS