KPU Kabupaten Nganjuk

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PPK Harus Dapat Menjadi Trainer Yang Baik

KPU Nganjuk- Pemungutan dan penghitungan suara (Pungra – Tungra) di TPS merupakan salah satu hal terpenting dalam Pemilu dan Pemilukada, termasuk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012 untuk memilih Kepala Daerah Kota Angin periode 2013-2018 ini. Ketertiban pemungutan dan akurasi penghitungan suara adalah salah satu kunci tercapainya Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Ketertiban pemungutan suara tidak hanya sebatas pada tertibnya antrian para pemilih, namun lebih dari itu, yang jauh lebih penting adalah ketertiban para petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dalam melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Antara lain, ketepatan waktu dimulainya pemberian suara atau pencoblosan yang diawali pengucapan sumpah anggota KPPS dan dilanjutkan pembukaan kotak yang disertai penandatanganan berita acara kelengkapan alat dan dokumen pemungutan suara, ketertiban pengadministrasian pemilih yang menggunakan suara dan suara yang terpakai, hingga ketepatan waktu berakhirnya pencoblosan dan dimulainya pembukaan kotak suara untuk penghitungan. Demikian ungkap Drs. Juwahir, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS untuk PPK.

Dalam proses penghitungan suara, untuk mendapatkan akurasi yang tepat diperlukan kecermatan dan kejelian petugas KPPS dalam mengisi berita acara. Berdasarkan pengalaman, ditemukan adanya petugas KPPS yang memandang remeh soal pengisian berita acara ini. Padahal, kesalahan atau kelalaian dalam mengisi berita acara dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari sisi substantif, hukum maupun etik.

Dari sisi substansi, kesalahan dalam mengisi berita acara dapat menyulitkan KPPS, saksi pasangan calon dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dalam mengetahui jumlah sebenarnya pemilih yang menggunakan haknya, jumlah suara yang terpakai, tidak terpakai, suara sah dan suara tidak sah. Ujung-ujungnya, akan terjadi perbedaan persepsi atas hasil pemungutan di suatu TPS. Sementara dari sisi hukum, ketidak-akuratan ini dapat menimbulkan sengketa antar pasangan calon yang berujung gugatan di mahkamah konstitusi. Sedangkan dari sisi etik, hal tersebut dapat melukai beberapa prinsip penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, pembekalan yang optimal, serius dan cermat kepada para petugas KPPS terkait Pemungutan dan Penghitungan suara sangat diperlukan. Termasuk kepada para anggota KPPS yang sudah berpengalaman menjadi petugas KPPS berkali-kali. Terkadang mereka yang berpengalaman memiliki kecenderungan untuk menyepelekan karena menganggap dukomen yang diberikan sama saja antara Pemilu yang satu dengan yang berikutnya. “Padahal kenyataannya berbeda”, imbuhnya. Ada perbaikan-perbaikan format di berbagai dokumen untuk meningkatkan akurasi dan meminimalisir kesalahan. Akan tetapi meskipun dibuat semudah mungkin untuk diisi dan dimengerti, jika tidak dipelajari dengan seksama dan dipahami dengan baik oleh KPPS tetap saja akan dapat menghadirkan kekeliruan.

Di sinilah peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada KPPS sangat dibutuhkan, bahkan mutlak. Oleh karena itu, yang terlebih dahulu harus memahami dengan tepat dan benar hal-hal terkait proses pemungutan dan penghitungan suara berikut pengisian dokumen-dokumennya di TPS adalah PPK. Karena PPK-lah yang nantinya memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para ketua dan anggota KPPS terkait hal tersebut. “PPK Harus dapat menjadi ‘trainer’ yang baik bagi KPPS sehingga hal-hal yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan tepat”, ujar M. Agus Rahman Hakim, SH, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Informasi KPU Kabupaten Nganjuk di sela-sela acara. Karena itu, Bimtek ini tidak boleh hanya sekedar dipahami sebagai sosialisasi kepada KPPS ataupun sebatas ‘menggugurkan kewajiban’. Tetapi harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab.

Sementara itu, untuk memastikan bahwa PPK benar-benar telah memahami dan siap memberikan bimbingan teknis kepada KPPS, di akhir acara yang menghadirkan seluruh Ketua, anggota dan sekretaris PPK se-Kabupaten Nganjuk ini, selain dibuka beberapa sesi tanya-jawab, para peserta diberikan semacam ‘post test’ berupa simulasi pengisian form C1- KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk di TPS). Dalam form tersebut, sebagian kolom telah diisi dan para peserta diharuskan menyesuaikan isi kolom yang masih kosong dengan yang sudah terisi tersebut. Hasilnya, kecermatan memang sangat diperlukan di samping kecerdasan dan pengalaman. Karena sebagian peserta ternyata masih keliru dalam memberikan angka dalam kolom yang harus diisi. Bahkan beberapa anggota PPK ‘kawakan’ juga mengalami hal sama. “Ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman bagi para anggota PPK, bahwa kecerdasan dan pengalaman panjang menjadi petugas, entah PPK, PPS maupun KPPS tidak menjamin yang bersangkutan dapat mengisi form dengan benar jika tidak cermat dan mempelajarinya dengan seksama”, jelas Daim Ichsany, SH, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Nganjuk yang bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut. (Kim/Krst).

Anda berada di : PPK Harus Dapat Menjadi Trainer Yang Baik