KPU Kabupaten Nganjuk

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rapat Koordinasi Pencermatan DPTHP Tahap 1 dilakukan di Penghujung Bulan September

Telah Dibaca : 26 kali

KPU Nganjuk- Bawaslu Nganjuk dan seluruh ketua partai politik yang meliputi partai PKB, GERINDRA, PDI-PERJUANGAN, GOLKAR, NasDem, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB dan PKPI menjadi tamu undangan KPU Nganjuk dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ke-1  pada (30/09) sore. Acara ini dibuka oleh Muchiyin (Divisi Perencanaan dan Data KPU Nganjuk) yang memberikan sambutan terkait pencermatan DPTHP. Beliau memberikan arahan kepada seluruh partai politik untuk nantinya mencermati data terkait DPTHP yang diberikan dalam bentuk kepingan VCD dan lembaran data rekap pemilih ganda dimasing-masing kecamatan dan data ganda di luar kabupaten Nganjuk yang semuanya berasal dari KPU RI.

"Untuk data ganda yang tersebar diseluruh kecamatan di kabupaten Nganjuk ini, terbagi menjadi 4 jenis yakni K1, K2, K3 dan K4. K1 merupakan data ganda pemilih berdasarkan NKK, NIK, Nama, TTL status, jenis, alamat. Sedangkan untuk K2 merupakan data ganda pemilih berdasarkan NIK, Nama, TTL, Status, Jenis dan alamat. Sementara itu untuk K3 merupakan data ganda pemilih berdasarkan NIK, Nama, TTL, Jenis. Lalu, untuk K4 merupakan data pemilih ganda berdasarkan NIK, Nama dan Tanggal Lahir," ucap divisi perencanaan dan data KPU Nganjuk mengawali rapat ini.

Tidak hanya itu, Muchiyin juga memperkenalkan aplikasi terbaru dari KPU RI untuk mengecek nama seseorang apakah sudah terdaftar dalam DPT atau belum. "Aplikasi ini bernama 'KPU RI Pemilu 2019', dimana orang yang ingin mengetahui apakah namanya telah terdaftar di DPT atau belum. Bisa langsung mendownload aplikasi ini di aplikasi play store masing-masing. Kemudian mengisi NIK serta nama depan dalam aplikasi tersebut. Jika nantinya, nama seseorang tersebut sudah terdaftar maka akan ada pemberitahuan bahwa orang tersebut telah terdaftar pada TPS berapa dan kecamatan mana. Namun, untuk yang belum terdaftar maka diharapkan untuk segera melapor kepada pihak PPS atau PPK untuk nantinya dilaporkan kepada KPU Nganjuk untuk memasukkan nama-nama yang belum terdaftar tersebut," tutur Muchiyin dengan jelas.

Tak berapa lama setelah memberikan sambutan, Agus Rahman Hakim (Ketua KPU Nganjuk) hadir dan langsung memberikan sambutan diluar topik pembahasan. Beliau menyampaikan terkait revisi tentang ketentuan APK (Alat Peraga Kampanye) yang mengalami perubahan kepada seluruh partai politik yang hadir. Beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan PKPU 23,28, 33 yang telah direvisi sesuai dengan surat keputusan KPU RI nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/Kpu/IX/2018 yang berisi tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilu tahun 2019. didalamnya terdapat beberapa aturan terkait APK yang difasilitasi oleh KPU dan APK Mandiri yang dibiayai oleh partai politik. Adapun APK yang difasilitasi oleh KPU yakni berupa Baliho berukuran 4x7m sebanyak 10 buah untuk masing-masing partai politik dan Spanduk berukuran 1,5x7m sebanyak 16 buah. Kemudian untuk APK Mandiri ini berupa umbul-umbul yang ukuran maksimalnya adalah 1,15x5m yang jumlahnya tidak dibatasi," ucap Ketua KPU Nganjuk tersebut dengan mantap.  (iv_zy)

Anda berada di : Rapat Koordinasi Pencermatan DPTHP Tahap 1